PENCAIRAN SERTIFIKASI TRIWULAN 1 2 3 DAN 4 TAHUN 2017

Posted by FORUM GURU INDONESIA on Saturday, January 7, 2017

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan PMK baru tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 yang diterbikan pada tanggal 2 Desember 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa



Dengan adanya PMK Nomor 187/PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa maka aturan tentang penyaluran atau pencairan Dana Desa tahun 2017, penyaluran atau pencairan Dana BOS tahun 2017, penyaluran atau pencairan Tunjangan Sertifikasi / Profesi Guru tahun 2017 via Transfer Daerah, penyaluran atau pencairan Tunjangan Daerah Khusus tahun 2017 via Transfer Daerah, penyaluran dana BOK dan BOKB tahun 2017 harus mengacu pada PMK Nomor 187/Pmk. 07/2016.

Sedangkan terkait Penyaluran atau Pencairan Tunjangan Sertifikai / Profesi Guru tahun 2017 berdasarkan Pasal 80 ( 1) PMK Nomor 187/Pmk. 07/2016 dinyatakan bahwa Penyaluran Dana TP Guru PNSD dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I paling cepat pada bulan Maret; b. triwulan II paling cepat pada bulan Juni; c. triwulan III paling cepat pada bulan September; dan d. triwulan IV paling cepat pada bulan November. Dengan demikian waktu Penyaluran Atau Pencairan Tunjangan Profesi Guru Trwilulan 1 2 3 Dan 4 Tahun 2017 tidak mengalami perubahan.

Sedangkan terkait Penyaluran atau Pencairan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS yang belum mendapatkan TPG berdasarkan Pasal 81 (1) PMK Nomor 187/Pmk. 07/2016 dinyatakam bahwa Penyaluran DTP Guru PNSD dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I paling cepat pada bulan Maret; . b. triwulan II paling cepat pada bulan Juni; c. triwulan III paling cepat pada bulan September; dan d. triwulan IV paling cepat pada bulan November.

Sedangkan terkait Penyaluran atau Pencairan Tunjangan Daerah Khusus (Sekarang dinamakan Tunjangan Khusus Guru atau TKD) tahun 2017 berdasarkan Pasal 8 1A ( 1) PMK Nomor 187/Pmk. 07/2016 dinyatakan bahwa Penyaluran Dana TKG PNSD dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I paling cepat pada bulan Maret; b. triwulan II paling cepat pada bulan Juni; c. triwulan III paling cepat pada bulan September; dan d. triwulan IV paling cepat pada bulan November.

Selengkapnya silahkan Download PMK Nomor 187/Pmk. 07/2016 (KLIK DISINI)


Info Sebelumnya Tentang Pencairan Tunjangan Sertifikasi

Terkait penyaluran atau pencairan Tunjangan profesi guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi guru triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) telah mengeluarkan Permendikbud No 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis ( Juknis ) Penyaluran Tunjangan Profesi (Tunjangan Sertifikasi guru) dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah  (Link download permendikbud No. 17 Tahun 2016 tersedia diakhir tulisan ini)






Sebagaimana di ketahui berdasarkan regulasi yang telah ada tunjungan sertfikasi guru atau TPG biasa dikucurkan setiap tiga bulan sekali. Hal tersebut sejaln dengan PMK Nomor 48/PMK. 07/2016 tentang PengelolaanTransfer Ke Daerah dan Dana Desa yang diundangkan  pada tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangi Bambang P.S. Brodjonegoro selaku Menteri Keuangan  dan telah diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan, WIDODO EKATJAHJANA pada tanggal 30 Maret 2016. 


Berdasarkan pasal 80 ayat 1 PMK Nomor 48/PMK. 07/2016 dinyatakan bahwa pencairan penyaluran tunjangan profesi (TP) / sertifikasi guru triwulan 1, 2, 3 dan 4 atau dilakukan secara triwulanan yaitu: 
a. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 1 ( I ) paling cepat bulan Maret
b. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 2 ( II ) Paling Cepat bulan Juni
c. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 3 ( III ) paling Cepat bulan September
d. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 4 ( IV ) Paling cepat bulan Nopember

Begitu pula untuk Dana Tambahan Penghasilan (DTP) guru PNS atau yang dikenal dengan tunjangan non sertifikasi berdasarkan pasal 80 ayat 1 PMK Nomor 48/PMK. 07/2016 juga dilakukan secara triwulanan yaitu: 
a. Triwulan 1 ( I ) paling cepat bulan Maret
b. Triwulan 2 ( II ) paling cepat bulan Juni
c. Triwulan 3 ( III ) bulan paling cepat September
d. Triwulan 4 ( IV ) bulan paling cepat Nopember
Bagi Anda yang ingin membaca atau memiliki PMK Nomor 48/PMK. 07/2016 tertangal tanggal 30 Maret 2016 silahkan klik link download di bawah ini

LINK DOWNLOAD PMK Nomor 48/PMK. 07/2016 (Klik disini)

Beriikut ini Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran atau Pencairan Tunjagan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah  (Link download permendikbud No. 17 Tahun 2016 tersedia diakhir tulisan ini)

A. Kriteria Guru Penerima
Kriteria guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) penerima Tunjangan Profesi sebagai berikut.
1. guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama.
2. pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
4. memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki rasio peserta didik terhadap guru di satuan pendidikan sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mulai tahun pelajaran 2016/2017. –
 6. guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan beban kerja minimal tatap muka dan tugas tambahannya dilaksanakan di satuan administrasi pangkalnya (satminkal).
7. beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar sekolah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 adalah yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
8. beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu untuk mata pelajaran yang diampu, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
9. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikecualikan apabila guru:
a. mengajar pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Dalam hal terdapat guru mata pelajaran tertentu di SMP/SMA/SMK tersebut tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu, pemenuhan beban mengajar dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;
b. mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu di satminkal yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI; -
 c. Mendapat tugas tambahan sebagai narasumber nasional/instruktur nasional/tim pengembang/mentor untuk guru pembelajar atau pelaksanaan diklat kurikulum, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.
d. mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu di satminkal atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI dengan ketentuan sebagai berikut:
1) untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMP terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan dan maksimal 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.
2) untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMA/SMK terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan.
e. mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK, kepala laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK, ketua program keahlihan/program studi, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dengan ketentuan standar perpustakaan, laboratoruim, bengkel atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat satu orang Kepala Perpustakaan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana;
g. kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat Kepala Laboratorium yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana, apabila jenjang SMP dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium, jenjang SMA/SMK dapat mengangkat kepala laboratorium/bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di satuan pendidikan tersebut.
h. bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau TIK/KKPI mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya;
 i. bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus;
j. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan daerah khusus ini menggunakan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
k. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; l. bertugas sebagai guru pada sekolah kecil (unit sekolah baru yang memenuhi persyaratan pendirian sekolah baru dengan jangka waktu yang dipersyaratkan), sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi (sesuai dengan persyaratan pendirian sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi) serta sekolah darurat yang tidak berada di daerah khusus, yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar Tunjangan Profesi nya tetap dibayarkan, guru tersebut harus melakukan kegiatan ekuivalensi sebagai berikut: -  
1) mengajar mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lain;
2) menjadi tutor Paket A, B,C; C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan;
3) menjadi guru bina pada sekolah terbuka;
4) menjadi guru pamong pada sekolah terbuka;
5) membina kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka;
6) melaksanakan pembelajaran perbaikan (remedial teaching);
7) mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) milik pribadi, atau milik masyarakat;
8) menjadi Pengelola Kegiatan Keagamaan;
9) mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri;
10) menjadi guru inti/instruktur/ pemandu pada KKG/MGMP;
11) membina kegiatan mandiri terstruktur bagi peserta didik;
12) membina kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan masyarakat, misalnya kursus kecantikan, masak, memotong rambut, menjahit, dsb. Bukti dokumen atau pemberkasan sebagaimana dimaksud di atas diverifikasi oleh pemerintah/dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
m. bertugas sebagai guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan Nasional adalah:
1) guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri;
2) guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.
n. bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah yang dibuktikan dengan surat keputusan dari Kementerian berdasarkan usulan dinas pendidikan setempat.
10. guru produktif yang berkeahlian khusus/ berkeahlian langka/ memiliki keterampilan atau budaya khas daerah untuk mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
11. belum pensiun dan memiliki hasil nilai Penilaian Kinerja (PK) Guru dengan sebutan ‘baik’ pada tahun sebelumnya. 12. tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah.
13. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi guru atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi pengawas sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
15. dalam pelaksanaan peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PANRB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS berdasarkan perencanaan kebutuhan guru seluruh Provinsi/kabupaten/kota. Mereka masih mendapatkan tunjangan profesinya maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan angka 1 sampai dengan 7 di atas, sebagaimana diatur dalam BAB IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru. Dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota mengirimkan SK alih tugas guru PNS yang memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) kepada Direktorat Pembinaan Guru terkait dengan melampirkan SK Gubernur/Bupati/Walikota.



16. nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru sesuai konversi.
17. masa kerja kepala sekolah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya dibayarkan sebesar 80% dari gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini berlaku mulai tahun 2016 sehingga - 14 - tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).
19. bagi pengawas sekolah, baik yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran maupun pengawas BK, berhak mendapatkan Tunjangan Profesi apabila:
a. memenuhi jumlah minimal Satuan Pendidikan binaan, yaitu 10 (sepuluh) satuan pendidikan untuk jenjang TK dan SD, dan 7 (tujuh) satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, SMK. Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil PKG minimal satu guru pada satuan pendidikan binaannya.
b. memenuhi jumlah minimal 1 (satu) satuan pendidikan dan jumlah minimal guru binaan, yaitu 60 (enam puluh) guru untuk satuan pendidikan TK/SD dan 40 (empat puluh) guru untuk satuan pendidikan SMP/SMA/SMK. Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil PKG minimal 60 guru pada sekolah binaannya untuk jenjang TK/SD dan minimal 40 (empat puluh) guru pada sekolah binaannya untuk jenjang SMP/SMA/SMK.
c. apabila Pengawas tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana huruf a atau b, pengawas dapat memenuhi jumlah guru binaannya dari satuan pendidikan lain.
d. pengawas sekolah yang bertugas di daerah khusus :
1) memenuhi jumlah minimal Satuan Pendidikan binaan, yaitu 5 (lima) satuan pendidikan dan/atau 15 (lima belas) guru lintas jenis dan jenjang;
2) memenuhi jumlah minimal 1 (satu) satuan pendidikan dan jumlah minimal guru binaan, yaitu 15 (lima belas) guru untuk satuan pendidikan lintas jenis dan jenjang. Pengawas tersebut paling sedikit menverifikasi hasil PKG minimal 15 (lima belas) guru pada sekolah binaannya.
e. khusus pengawas bimbingan konseling memenuhi jumlah minimal guru binaan, yaitu 40 (empat puluh) guru bimbingan konseling dan boleh antar lintas jenjang. Dalam hal di daerah tertentu jumlah guru BK tidak mencukupi, pengawas BK dapat memantau 8 (delapan) standar nasional pendidikan minimal 1 (satu) pada satuan pendidikan. –
f. guru yang menjadi binaan pengawas sekolah adalah guru yang memiliki jam mengajar di satuan pendidikan (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
20. masa kerja pengawas dihitung sejak diangkat menjadi pengawas sekolah.
21. bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. 22. beban kerja bagi guru pada satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 diatur sebagai berikut :
a. guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina pramuka (minimal telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 (dua) jam pelajaran per minggu. Jumlah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pembina pramuka di kegiatan ekstra kurikuler wajib di satu satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
 1) Jumlah rombel 1 – 6 = 1 pembina pramuka;
 2) Jumlah rombel 7 – 12 = 2 pembina pramuka;
 3) Jumlah rombel 13 – 18 = 3 pembina pramuka; 4
) Jumlah rombel > 18 = 4 pembina pramuka.
b. bagi guru SMK dan SMA yang satuan pendidikannya menyelenggarakan kurikulum 2013, memiliki sertifikat pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata pelajaran langka, karena guru tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu.
 c. jenis dan sertifikat pendidik guru pengampu mata pelajaran tertentu pada kurikulum 2013:
1) guru SMP yang bersertifikat keterampilan dan IPA dapat mengampu matapelajaran prakarya di SMP;
2) guru paket kejuruan SMK dapat mengampu matapelajaran prakarya di SMP atau matapelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan);
3) guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi dapat mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA;
4) guru SMK yang bersertifikat paket kejuruan dapat mengampu mata pelajaran prakarya sesuai dengan KD pada matapelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan);
5) guru paket keahlian yang sesuai dengan program yang dibuka dapat mengajar matapelajaran pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMK;
6) guru kewirausahaan di SMK dapat mengajar prakarya dan kewirausahaan;
7) guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang SMP, SMA, dan SMK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang berlaku pada rombongan belajar yang dibinanya.
d. satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk Tunjangan Profesi sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal ditanggung oleh pemerintah daerah yang menetapkan.
e. bertugas sebagai guru pembimbing TIK/KKPI memberikan layanan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013. Jumlah peserta didik yang dilayani pada satminkal paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik.
f. bagi guru pembimbing TIK/KKPI yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik.  
g. bagi guru pembimbing TIK/KKPI yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/kepala laboratorium/kepala perpustakaan/kepala bengkel/ketua program keahlian/kepala unit produksi yang melaksanakan kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 80 (delapan puluh) peserta didik.
h. bagi satuan pendidikan jenjang sekolah dasar yang menggunakan kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu hanya terbatas bagi mata pelajaran agama dan penjasorkes.
i. bagi satuan pendidikan jenjang SMP, SMA/SMK yang menggunakan kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu.



B. Persyaratan Administrasi
Bagi guru yang dipindahtugaskan sebagai dampak dari pelaksanaan Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS, wajib melampirkan dokumen berupa:
1. surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang alih tugas antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran, yang konsiderannya atau isinya menjelaskan bahwa pemindahan atau mutasi tersebut dilaksanakan dalam rangka Penataan dan Pemerataan Guru PNS;
2. surat keterangan pembagian tugas mengajar yang diterbitkan oleh satuan pendidikan tempat mengajar yang baru dan disahkan oleh dinas pendidikan setempat.
Dokumen pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), dikirim ke direktorat terkait pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

C. Mekanisme Penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (Sertifikasi Guru) Penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dilakukan dengan 2 (dua) cara:
1. digital, yaitu menggunakan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). SKTP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan sumber data GTK dari Dapodik setelah data valid menurut system;
2. manual, apabila terjadi kesulitan teknis dalam hal pendataan dapodik maka dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi data pendukung persyaratan calon penerima Tunjangan Profesi. Setelah data dinyatakan valid, kemudian diusulkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi ke direktorat terkait pada Ditjen GTK untuk diterbitkan SKTP- nya.

Apabila terjadi kesalahan data guru pada keputusan yang telah diterbitkan, maka dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi melaporkan perubahan tersebut ke direktorat terkait Ditjen GTK.






D. Pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi Guru) Mekanisme pembayaran Tunjangan Profesi PNSD sebagai berikut:
1. Umum
a. Direktorat terkait pada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menerbitkan SKTP 2 (dua) tahap dalam satu tahun. Tahap 1 berlaku untuk semester satu, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni (6 bulan), sedangkan tahap 2 (dua) berlaku untuk semester dua terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember (6 bulan);
b. SKTP yang diterbitkan akan disampaikan oleh direktorat terkait ke provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi SIMTUN; c. apabila ada perubahan data individu selain data yang terkait dengan beban kerja penerima tunjangan profesi, maka akan diterbitkan SKTP pada semester berikutnya pada tahun berjalan dengan disertai bukti perubahan data dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
d. guru memiliki hasil penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Format yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru;
e. hasil penilaian kinerja guru sumatif menjadi bukti pelaksanaan penilaian kinerja guru untuk pembayaran Tunjangan Profesi tahun berikutnya. Hasil Penilaian kinerja guru yang diakui adalah hasil penilaian yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Tunjangan Profesi diberikan kepada guru pada tahun berkenaan dengan hasil penilaian kinerja guru minimal “baik” pada tahun sebelumnya:
1) untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pengawas sekolah memverifikasi hasil penilaian kinerja guru terhadap guru yang menjadi binaannya, hasil PKG dientri ke dalam aplikasi SIMPKG, dan melaporkannya kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
2) untuk jenjang pendidikan Anak Usia Dini, berkas hasil penilaian kinerja guru diverifikasi oleh pengawas sekolah dan diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
f. guru yang memenuhi seluruh persyaratan, SKTP nya akan diterbitkan. Tunjangan Profesi guru dibayarkan setelah dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memverifikasi keabsahan data dan hasil PK guru;
g. bagi guru yang mengikuti program Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat) tatap muka paling banyak 100 (seratus) jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama, dan mendapat izin/persetujuan dari dinas pendidikan setempat, maka Tunjangan Profesinya tetap dibayarkan;
h. dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verfikasi bukti fisik ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan yang disampaikan oleh kepala sekolah sesuai format bagi guru yang bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 pada semester pertama kemudian kembali melaksanakan kurikulum 2006 pada semester 2 (dua) tahun pelajaran 2014/2015;
i. selama liburan berdasarkan kalender akademik, guru tetap memperoleh tunjangan profesi;
j. dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melaporkan realisasi pembayaran setiap triwulan kepada:
1) direktorat terkait pada Ditjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap triwulan dengan format yang sudah ditetapkan yang mencantumkan nama penerima dan nominal Tunjangan Profesi;
2) direktorat jenderal perimbangan keuangan, Kementerian Keuangan dengan format yang sudah ditentukan untuk laporan semester I (satu) (triwulan 1 dan 2) dan pada bulan April tahun anggaran berikutnya untuk semester II (dua) (triwulan 3 dan 4).
k. dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyerapan atau penyaluran Tunjangan Profesi per triwulan sebagaimana berikut:
1) laporan triwulan I paling lambat akhir bulan April 2016;
2) laporan triwulan II paling lambat akhir bulan Juli 2016;
3) laporan triwulan III paling lambat akhir bulan Oktober 2016;
4) laporan triwulan IV paling lambat akhir bulan Desember 2016.
l. Tunjangan Profesi disalurkan kepada rekening guru yang tertera dalam SKTP dan memenuhi persyaratan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. pelaksanaan penyaluran tunjangan dan perencanaan anggaran memperhatikan hal-hal berikut:
 1) apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dana yang dialokasikan dengan realisasinya, maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Tunjangan Profesi dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya sesuai lokasi terbitnya SK;
 3) apabila terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian guru antarsatuan pendidikan, antarjenis pendidikan dalam satu Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, antarkabupaten/kota, antarprovinsi, dan antarkementerian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, guru PNSD menjadi pengawas satuan pendidikan, maka Tunjangan Profesi bagi guru PNSD dibayarkan oleh Dinas Pendidikan  Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya sesuai lokasi terbitnya SK tunjangan profesi pada tahun anggaran berjalan dengan melampirkan bukti fisik beban mengajar minimal 24 jam per-minggu atau ekuivalensinya dari tempat tugas yang baru. Status yang bersangkutan akan disesuaikan pada SK Tunjangan Profesi tahun berikutnya;
4) apabila terjadi mutasi guru PNSD menjadi pejabat struktural, jabatan fungsional selain pengawas satuan pendidikan, meninggal dunia atau karena pensiun, maka Tunjangan Profesi guru PNSD tersebut akan dihentikan bulan berjalan.
2. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) a. Direktorat Jenderal GTK memverifikasi kelayakan calon penerima Tunjangan Profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 2014 maupun lulusan tahun 2015 (beban mengajar 24 jam, rasio siswa guru, masa kerja, golongan, dan gaji pokok) secara digital sebelum SKTP diterbitkan. b. Guru wajib mengecek kelengkapan data sebagai persyaratan untuk penerbitan SKTP pada info PTK dengan laman http://info.gtk.kemdikbud.go.id. c. Bagi guru yang SK nya belum terbit karena datanya belum memenuhi persyaratan, wajib memenuhi persyaratan tersebut melalui operator sekolah paling lambat bulan Juni untuk semester pertama dan bulan November untuk semester ke dua.
3. Manual Mengingat kondisi yang tidak memungkinkan untuk diproses melalui sistem digital, diperlukan pemberkasan secara manual. Bagi guru jenjang dikdas dan dikmen yang menambah pemenuhan jam mengajar di Madrasah (MI, MTs dan MA/MAK) atau sekolah di bawah naungan binaan Kementerian lain harus sesuai dengan sertifikat pendidiknya dan ketentuan perundangan lainnya serta wajib melampirkan surat keterangan penugasan disertai jadwal mengajar mingguan dari kepala satuan pendidikan yang disahkan oleh kantor Kementerian terkait sesuai kewenangannya dan diketahui oleh dinas pendidikan terkait. Surat keterangan, sertifikat pendidik dan jadwal mengajar tersebut dikirim ke Direktorat terkait pada Ditjen GTK.
4. Mutasi guru dari kementerian lain guru yang disertifikasi oleh kementerian selain kementerian pendidikan dan kebudayaan, jika mutasi ke sekolah di bawah binaan kementerian pendidikan dan kebudayaan maka dinas pendidikan kabupaten/kota harus menambahkan data kelulusan melalui aplikasi SIMTUN.
5. Tunjangan Profesi kurang bayar Tunjangan Profesi kurang bayar bagi Guru PNSD dapat dibayarkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki SKTP pada tahun dimana terjadi kurang bayar;
b. mendapat surat rekomendasi dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau Pengawas Internal Daerah;
c. memiliki SKTP Kurang Bayar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud;
 d. kurang bayar tahun-tahun sebelumnya bagi guru PNSD, kekurangannya diusulkan dan dibayarkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan lokasi guru tempat mengajar ketika guru yang bersangkutan belum terbayarkan.

E. Pembatalan dan Penghentian Pembayaran
1. Pembatalan Pembayaran Tunjangan Profesi dapat dibatalkan pembayarannya apabila:
a. terbukti memperoleh kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan cara melawan hukum;
b. menerima lebih dari satu Tunjangan Profesi yang berasal dari sumber dana yang sama atau berbeda maka guru yang bersangkutan hanya dapat menerima satu tunjangan profesi dan kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi lainnya yang tidak sah wajib dikembalikan ke kas daerah. Penerima Tunjangan Profesi wajib mengembalikan Tunjangan Profesi yang dibatalkan atau kelebihan penerimaan Tunjangan Profesi  ke kas daerah melalui rekening kas daerah dengan menggunakan SSBP (Surat Setor Bukan Pajak).

2. Penghentian Pembayaran Pemberian Tunjangan Profesi guru dihentikan apabila guru penerima Tunjangan Profesi memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:
 a. meninggal dunia;
b. pensiun;
c. tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas pada satuan pendidikan;
d. sedang mengikuti tugas belajar;
e. tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukannya kecuali bagi guru yang dimutasi akibat implementasi SKB Lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS;
 f. memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 g. mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya; h. melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan; atau i. dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.



F. Perubahan Data Individu Penerima Tunjangan
Perubahan data individu akan diketahui melalui data pokok pendidikan. Jika ada perubahan data individu dan guru tidak memperbaharui data tersebut, maka dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan perubahan data penerima Tunjangan Profesi setiap bulan. Jika ditemukan perubahan data individu guru yang berakibat pada perubahan nilai gaji pokok (bertambah atau berkurang), maka dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melaporkan perubahan data guru tersebut ke Direktorat Jenderal GTK - 26 - pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktorat terkait selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan, dan selisih pembayaran akibat perubahan tersebut akan diberlakukan pada tahun berikutnya.

G. Pengendalian, Pengawasan, dan Pelaporan Retur
1. pengendalian kegiatan pengendalian pembayaran Tunjangan Profesi ini dilakukan melalui:
a. pelaksanaan bimbingan teknis program penyaluran Tunjangan Profesi oleh pusat kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
 b. pemantauan dan evaluasi (Monitoring dan Evaluasi) dilakukan oleh instansi terkait;
c. penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi;
d. rekonsiliasi data penerima Tunjangan Profesi dengan instansi terkait.
2. pengawasan pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal oleh apparat fungsional terhadap proses penyaluran Tunjangan Profesi. Pengawas dimaksud meliputi :
a. pengawasan internal, antara lain Inspektorat Jenderal pusat dan daerah;
b. pengawasan eksternal, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). –
3. Laporan retur dan SSBP (Surat Setor Bukan Pajak) dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, pada waktu melakukan verifikasi keabsahan data dan hasil PK guru sekaligus menanyakan ada tidaknya retur atas nama guru yang bersangkutan dan bukti SSBP apabila yang bersangkutan melakukan transaksi pengembalian.


LINK DOWNLOAD PERMENDIKBUD NO. 17 TAHUN 2016 (Klik Di Sini)





= Baca Juga =



Blog, Updated at: 4:17 AM

138 comments:

  1. Semoga Pemda DKI tidak menunda pembayarannya agar para guru dpt memanfaatkan uang tsb untuk meningkatkan prpfesionalisme dan kinerjanya dgn penuh tanggung jawab

    ReplyDelete
  2. Tetap aj telat... Hingga saat ini 23 april 2015, pencairan TPG belum kunjung turun juga.
    Atau mungkin sengaja diendapkan dahulu dana tersebut di Bank agar berbunga sampai batas waktu yg ditentukan.

    ReplyDelete
  3. Sampai awal bln mei 2015 jg tdk kunjung cair....entah apa sebabnya dki selalu terlambat....mohon pejabat yg berkepentingan perhatikan guru guru dki....

    ReplyDelete
  4. Sampai tgl 3 mei 2015 tak kunjung cair sertifikasinya.....dki selalu terlambat entah disengaja ato bukan???????

    ReplyDelete
  5. Bagaimana dengan TPP guru non PNS yang hingga saat ini belum cair?

    ReplyDelete
  6. bagaimana gaji sertifikasi selalu terlambat, untuk wilayah kota madya madiun. katanya dirjen provinsi jawa timur kalau terlambat membayar akan dilaporkan kepada penegak hukum , mana buktinya juga nggak ada.

    ReplyDelete
  7. mudah mudahan gaji sertifikasi guru untuk tri wulan ke 2 tahun 2015 nanti tidak terlambat lagi membayarkan. semoga bapak kepala Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Propinsi Jawa Timur menepati janjinya yaitu mau melaporkan kepada penegak hukum bagi daerah yang membayarnya terlambat, Terima kasih mohon bantuan Bapak Dirjen menepati janjinya.

    ReplyDelete
  8. kenapa pencairan sergu sampai sekarang kok belum p.bos..................................

    ReplyDelete
  9. mohon Bpk/ibu yang ada di intansi tersebut,tentang pencairan sergu di percepat,terimakasih

    ReplyDelete
  10. payah sampe 23 mei 2015 belum cair juga,,,,

    ReplyDelete
  11. Bos, SK TPP Non PNS untuk masing2 guru penerima mohon supaya diposting di ptkdikmen.net./Kemdikbud-dekonkeu. Mohon juga perhatian bagi para guru2 Non PNS di Belu-NTT penerima TPP Non PNS, kayaknya hingga saat ini belum dibayarkan padahal kami sudah verval data pada bulan Maret 2015 yang lalu

    ReplyDelete
  12. Bgmn nih sampai akhir Mei ini, tpp triwulan I bg para guru smk di surabaya blm juga cair...

    ReplyDelete
  13. sampai awal juni belum cair juga, nanya disdik banyak alasan saja...bagaimana inih katanya ada perbaikan..

    ReplyDelete
  14. mudah mudahan gaji guru naik 60 % kayak TNI
    dan gaji 13 secepatnya dibayarkan ya.

    ReplyDelete
  15. Tuhan beserta kita orang orang yang tertindas, Tuhan tidak akan bersama dengan orang orang yang sombong dan angkuh terhadap sesama manusia hanya melihat sebelah mata. Alloh Maha Kuasa dan Alloh berkuasa terhadap siapa dana apa saja yang ada di muka Bumi dan terhap Manusia ....Amin.

    ReplyDelete
  16. Sampai hari ini dki blum juga cair sertifikasinya

    ReplyDelete
  17. Sampai hari ini dki blum juga cair sertifikasinya

    ReplyDelete
  18. Sampai hari ini dki blum juga cair sertifikasinya

    ReplyDelete
  19. Sampai hari ini dki blum juga cair sertifikasinya

    ReplyDelete
  20. Bgmn ini sampai tgl 12 juni sertif guru dki blum jg cair

    ReplyDelete
  21. Bgmn ini sampai tgl 12 juni sertif guru dki blum jg cair

    ReplyDelete
  22. Di kabupaten Bekasi triwulan 1 belum cair sampai hari ini.

    ReplyDelete
  23. Di kabupaten Tegal, triwulan 1 2015 sampai dengan tgl 22 juni 2015 juga ada yang belum cair...ngga tau kenapa..padahal kata bag tendik SKTP nya dah keluar. Nunggu apa lagi sih.. Ngga tau mo buat puasa sama persiapan lebaran...Maklum saya guru swasta, jadi berharap lebih untuk cepat cair. Mohon pemerintah untuk lebih peka terhadap kebutuhan kami,,, matur nuwun

    ReplyDelete
  24. Bpk pejabat kemendikbud tlg dengarkan keluhan kami para guru

    ReplyDelete
  25. amiin semoga lancar. tuk kedepannya

    ReplyDelete
  26. amiin semoga lancar. tuk kedepannya

    ReplyDelete
  27. Para guru kemana harus melapor,,,,,,sudah ditunggu-tunggu sejak april triwulan 1,,,,baru cair di bulan Juni sudah mendekati triwulan 2......sudah telat cairnya nya ada yang 1 bulan ada yang dua bulan.....gimana ini Indonesia....serba telat.....kapan bisa lancar....hanya harapan saja kali yah....

    ReplyDelete
  28. TPG 2014 masih kurang 5 bulan < guru non PNS di Yogyakarta

    ReplyDelete
  29. TK non PNS TPGnya belum cair 5 bulan tahun 2014....bgmana di tempat anda?

    ReplyDelete
  30. Sampai hari ini sertif guru dki baik rekening bri maupun bni blum semuanya cair...aneh bisa gak sama...

    ReplyDelete
  31. Banjarmasin TPG 2014 masih belon cair jg 5 bulan..๐Ÿ˜ฃ

    ReplyDelete
  32. Banjarmasin TPG 2014 5 bulan jg belon cair��

    ReplyDelete
  33. Sampai hari ini kami guru dki pencairan sertif triwulan 1 tdk merata...kok bisa bgt....

    ReplyDelete
  34. Sampai hari ini sdh tgl 13 juli pencairan sertif tahap 1 dki tdk merata cairnya

    ReplyDelete
  35. hancur pendidikan klw terus begini

    ReplyDelete
  36. Sabar adalah guru, semakin sabar semakin pula disepelekan. Contohnya: sertifikasi bulan juli hampir habis belum juga cair. Itu akibat dari kesabaran.

    ReplyDelete
  37. Sabarlah....namanya juga guru.

    ReplyDelete
  38. Kab.simalungun..sampai saat ini blm cair utk tw2..bagi guru honor kususnya..padahal di kota pematangsiantar sudah cair..apa kendalanya pk/bu?mohon berikan penjelasan..kususnya yg rek.BRI yg srtifkasi 2014.thanx

    ReplyDelete
  39. Kab.simalungun sampai skrg blm cair yg serti 2014 utk honor kususnya..padahal jadwalnya da lewat.mohon penjelasan..kira2 masalahny d pusat atau bank..krna tw 1 da cair

    ReplyDelete
  40. kapan pencairan tpp triwulan ke 2 tahun 2015 dicairkan untuk kota wilayah kota madya madiun . sampai sekarang tanggal 29 juli 2015 juga blm cair. mau dicairkan kapan bapak kepala dinas kota madya madiun

    ReplyDelete
  41. Sampai skrng sdh tgl 29 juli sertifikasi dki jkt tdk merata msh byk guru yg blum cair sertifikasinya

    ReplyDelete
  42. pasti yang mengerjakannya untuk cair sertifikasinya binggung. Susah untuk tepat waktu.!



    http://jualoherbal.blogspot.com/

    ReplyDelete
  43. mengapa dana serifikasi guru SMA untuk wilayah Lampung Selatan, Lampung pada triwulan ke-2 dalam satu sekolah hanya sebagian guru saja sedang yang sebagian lagi tidak. padahal data yang di kirim telah sesuai tanpa ada kendala. nama dana dari triwulan ke-2 hingga saat ini belum juga di cairkan. Apa mungkin ada oknum yang bertindak curang?

    ReplyDelete
  44. alhamdulillah jumat tanggal 7 agustus 2015 sertifikasi triwulan ke 2 baru cair. trus kapan pencairan untuk triwulan ke 3 tahun 2015. berita ini untuk wilayah kotamdya madiun jawa timur. kapan yang ke 3 dicairkan bapak kepala dinas kota madya madiun uang sertifikasinya. yang bisa sesuai undang undang ya .

    ReplyDelete
  45. Uang serti triwulan 2 di kab.karawang blom juga cair sampai hari ini 20 agst'15....kenapa ya...?

    ReplyDelete
  46. Tangerang selatan sergur smk tahap 1, 2 samapai sekarang tidak kunjung cair, padahal sk pencairan sudah ada....

    ReplyDelete
  47. Tangerang selatan sergur smk tahap 1, 2 samapai sekarang tidak kunjung cair, padahal sk pencairan sudah ada....

    ReplyDelete
  48. Saudara yang senasib sepenanggungan inilah yang dikatakan guru itu adalah pahlawan tanpa pamrih, mudah2an apa yang menjadi harapan kita semua "mensejahterakan pelaku yang mencerdaskan kehidupan bangasa ini" dapat terealisasi dengan cepat.

    ReplyDelete
  49. mudah mudahan tpp nya triwulan 3 cepat cair tepat waktuya bapak kepala dinas kota madiun .mohon kebijakan pusat dilaksanakan dg tepat watu amin.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sampai sekarang tpp lKab Ngawi juga belum mendledek,...

      Delete
  50. Smoga saja triwulan 3 cair tepat waktu..dan juga yang 5 bulan ikut dicairkan juga mohon kebijakan kep.dinas kab gresik agar merealisasikan hak guru dengan tepat.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mohon kbijakannnya pemerintah pusat untuk mencairkan yg masih nuggak 5 bulan. Bukan dgresik saja nunggak, d bali juga.

      Delete
  51. Kabupaten Indramayu jabar juga sertifikasi NON PNS triwulan 1 dan 2 belum cair juga, padahal SKTP sudah ada, uangnya sebetulnya ada dimana? Guru honorer jadi dipermainkan, Jaman sekarang yang rakus duit bukan honorer, tapi para pejabat.

    ReplyDelete
  52. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  53. Terima kasih atas infonya, Saya harap bpk/ibu juga bisa mampir ke website info guru terbaru salam hangat dari admin situsguru.com

    ReplyDelete
  54. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Podho mas,..Ngawi yo rung cair,..

      Delete
    2. Podho Mas ,sampai tg.26 Okt. ini Ngawi yo rung enek kabare,..

      Delete
  55. Dikota medan dan sekitarnya juga belum cair dana sertifikasinya tgl 13 okt 2015

    ReplyDelete
  56. di tulang bawang guru SDnya blm keluar sk dirjennya
    semoga diberi kesabaran menunggu :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by the author.

      Delete
  57. Mudah-mudahan uang sertif guru TW 3 untk kab.Bogor segera cair, tidak lewat bulan Oktob 2015

    ReplyDelete
  58. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  59. jawabannya tunngu mekanisme nya...ya.. bapak2.ibu2...... sabar.... seperti bencana asap sabar..sabar..sabar...sabar...... dst.

    ReplyDelete
  60. Betul Pak Benjol,..meski Dana Anggaran TPP sudah ditransfer ke daerah dari pusat pd akhir Januari 2015 ll.tpi sampai sekarang masih dihitung,..maka ya harus zzzhhaaabbbaaarrrrr,...

    ReplyDelete
  61. Kapan cairnya ,sampai sekarang Jumat 30 Okt.2015 belum juga cair,...utang sudah menumpuk,..

    ReplyDelete
  62. Mulai Januari 2015 - sekarang sertifikasi di Kec Kabanjahe Kab Karo-Sumut ada 2 orang yang belum dibayarkan, padahal SK Dirjen sudah ada...kenapa ya?

    ReplyDelete
  63. Semua keluhannya sama,tapi tak ada yang menanggapi.kasihan guru di indonesia

    ReplyDelete
  64. dilema....sertifikasi sangat bermanfaat bagi guru, tapi jadi kesenjangan juga karena gak ada perhatian buat GTT apalagi yang disekolah negeri.... Http://lihatkami.xyz

    ReplyDelete
    Replies
    1. bener bu... ops cuma suruh buat data yg tidak sama dengan keadaan di lapangan... supaya sertifikasi bisa turun, kalau belum falid aja banyak janji, setelah turun gak ada perhatiannya.... #lupadiri

      Delete
    2. so pasti itu bu....
      banyak ops yg mengeluh karna adanya sertifikasi, karna data yg di input kadang gak sama dengan kenyataan, sebelum turun aja janjinya selangit setelah terima ....lupa sama janji2nya

      #lupadiri

      Delete
  65. Sampai sekarang Senin,23 November 2015 TPG Triwulan 3 belum juga ada kabar beritanya,..duuuhhhh payaaaaahhhh,..mau misuh Duaaannnccuuuuukkk..." begtu kok ya gak patut

    ReplyDelete
    Replies
    1. Di Bali sampe detik ini TPG triwulan 3 jg blom cair. Padahal udah mnjelang 2016.

      Delete
  66. alhamdulillah triwulan IV kab wonogiri jawa tengah sdh cair

    ReplyDelete
  67. untuk download database pencairan se-kabupaten link nya apa ya?? mohon informasinya,, trim's

    ReplyDelete
  68. Terima kasih atas informasi. Blog Anda sangat bermanfaat. Terus terang saya sudah menjadi langganan blog Anda. Oleh karena itu kami trus menunggu uptodate infonya

    ReplyDelete
  69. Kecewa dan kecewa lagi. Entah knp 3 periode tdk keluar. Lapor ke diknas katanya tinggal tunggu aja. Di info ptk 2015 sdh tertera brp yg akan dibyrkn, eeee di info ptk yg terbatu 3016 tiba2 datanya berubah. Trs ke mn dana yg blm jadi ditransfr ya? ke mn mesti mengadu?

    ReplyDelete
  70. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  71. Dapatkan berita PNS terupdate dari www.beritapns.com

    ReplyDelete
  72. Dapatkan berita PNS terupdate dari www.beritapns.com

    ReplyDelete
  73. Provindi SULUT selama 2015(tahpa 1-4)belum cair. Sampai detik ini 20 januari 2016

    ReplyDelete
  74. Saya GBPNS SMP swasta di Kab Bantul-DIY, TPG triwulan IV th 2015 sampe tgl 21 Januari 2016 belom cair padahal sudah SK, dan di info DAPODIK saya terbaca SUDAH SALUR

    ReplyDelete
  75. januari 2016 dah lewat, q masih nunggu tri wulan IV, kapan ya...

    ReplyDelete
  76. bagaimana dengan TPG triwulan IV tahun 2015 yang belom cair sampe hari ini padahal sudah ada SK pencairan (di kab Bantul ada sekitar 60 an GBPNS SMP di skolah swasta yang menunggu TPGnya)

    ReplyDelete
  77. coba ibu imput dapodika das tiap bulan

    ReplyDelete
  78. Kapan Kota madiun mencairkan sertifikasi tri wulan pertama 2016 sampan sekarang bulan April tanggal 9 2016 juga blm Ada kabarnya sama sekali

    ReplyDelete
  79. Sekarang ini sudah menginjak minggu keempat bulan April, tapi belum juga cair. Tabungan pun semakin kering. Pandeglang selalu terlambat. Cara pencairannya harus dibenahi. Kalu perlu, TPG dihapus saja, karena cuma bikin sakit hati. Tapi gaji gurulah yang harus dinaikkan.

    ReplyDelete
  80. Kapan kab.karawang dibayarkan tpp gurunya,,,?

    ReplyDelete
  81. sampai saat ini kabupaten probolinggo jawatimur melalui bank BRI juga belum mencairkan sertifikasi guru dan tanpa kepastian yang jelas kapan jadwal pencairannya

    ReplyDelete
  82. Yang Triwulan IV 2015 dan triwulan 1 udah cair, bersyukurlah... punya saya keduanya masih belum di bayar. mohon pemerintah untuk menoleh...Jangan mematikan harapan dan impian kami... yang hanya menggantungkan hidup pada TPG...

    ReplyDelete
  83. tolong bilangin ke dirjen GTK kalau mau buat ketentuan harusnya sosialisasikan dahulu sebelum tahun ajaran baru. jangan langsung diberlakukan dong. kan SK Mengajar guru dibuat diawal tahun ajaran

    ReplyDelete
    Replies
    1. Asslmkm bapak ibu yg terhormat, saya mau bertanya, mengapa di sekolah saya, hanya saya sendiri yg tidak kekuar sk dirjen sertifikasi triwulan 1 thn 2016, letak salahny di mana yaa, dapodik sdh valid, sdh berulang kali mencoba buka info gtk pun tidak bisa, mohon jawaban ny terima kasih

      Delete
    2. coba di cek ke operator SIM Tunjangan yang di suku dinas/ dinas pendidikan kab/kota ibu. kalau boleh sekalian bawa op sekolah agar bisa di sinkron kan data nya (pasti msh ada yg belum valid). msh ada wkt smpai 30 Juni. Trims

      Delete
    3. Saya juga mengalami hal yang sama,padahal sudah bolak balek ke Dinas Pendidikan,hasilnya sk dirjen tetap tidak keluar :(

      Delete
  84. Asslmkm bapak ibu yg terhormat, saya mau bertanya, mengapa di sekolah saya, hanya saya sendiri yg tidak kekuar sk dirjen sertifikasi triwulan 1 thn 2016, letak salahny di mana yaa, dapodik sdh valid, sdh berulang kali mencoba buka info gtk pun tidak bisa, mohon jawaban ny terima kasih

    ReplyDelete
  85. Oke makasih banget kunjungi pula blogku http://jadwalshalat22.blogspot.co.id/

    ReplyDelete
  86. smp sekarang sertifikasi lum keluar dah hampir 6 bulan ๐Ÿ˜‚๐Ÿ‘๐Ÿป KEMANA DUITNYA YA

    ReplyDelete
    Replies
    1. Juknis Penyaluran TPG 2016 baru bs d upload 21 Mei, mungkin bpak bs bayangkan bgaimana mepet nya wktu untuk mengentry gaji pokok bpak/ibu guru dalam sebuah kab/kota (kab kami misal nya 1800-an org. Duitnya pasti masih di Kasda daerah bpk, 1 rupiah pun itu tdk akan keluar dr kasda bila permintaan pencairan oleh dinas pendidikan kab/kota blm dilakukan. semoga membantu.

      Delete
    2. Sabar dan Ikhlash,
      Mudah2an bisa mengertti,

      Delete
  87. Lumajang triwulan 1 2016 blm cair smapai hari ini

    ReplyDelete
  88. Nasib mu guru!!! kau ditakdirkan untuk selalu di aniaya๐Ÿ˜ญ

    ReplyDelete
  89. Cilacap dari tri wulan 1 2016 sampai hr ini banyak yang blm cair, ini menimpa guru swasta tugas mereka justru yang paling berat karena siswanya bandel2 dan sebagian besar nem kecil atau sisa dari yang tidak diterima di negeri Guru swasta menjadikan anak yang ga tahu menjadi lebih tahu.

    ReplyDelete
  90. IPak mau nanya apakah dana sertifikasi guru SD sdh cair untuk thn 2016 ini soalnya saya blm cair ?

    ReplyDelete
  91. sangat ideal...sayang praktiknya banyakpangan alias gak lancar tertunda karna suatu kepentingan

    ReplyDelete
  92. madiun kota tpp tri wulan kedua juga belum cair sampai sekarang tanggal 28 juni 2016.

    ReplyDelete
  93. Perkenalkan, saya dari tim kumpulbagi. Saya ingin tau, apakah kiranya anda berencana untuk mengoleksi files menggunakan hosting yang baru?
    Jika ya, silahkan kunjungi website ini www.kumpulbagi.com untuk info selengkapnya.

    Di sana anda bisa dengan bebas share dan mendowload foto-foto keluarga dan trip, music, video, filem dll dalam jumlah dan waktu yang tidak terbatas, setelah registrasi terlebih dahulu. Gratis :)

    ReplyDelete
  94. mau nanya nih tolong dong yang bersangkutan info nya. kapan untuk sertifikasi guru kabupaten tanggamus cair. sampai sekarang belum cair juga terus kemana dana nya???

    ReplyDelete
  95. untuk kabupaten tanggamus kapan sertifikasi guru bisa cair tolong info nya

    ReplyDelete
  96. untuk kota bekasi belum cair juga sampai saat ini, tolong informasinya

    ReplyDelete
  97. Dana nya mungkin masih di DEPOSITOKAN.

    ReplyDelete
  98. sampai saat ini di Lampung masih ada ratusan guru non pns penerima SK, masih belum menerima pencairan TW II

    ReplyDelete
  99. triwulan november kapan cairnya , kab bandung?

    ReplyDelete
  100. bulan november kapan cairnya untuk wil kab Bandung

    ReplyDelete
  101. Kapan cairnya sertifikasi guru untuk wil. kota cirebon triwulan 3 karena sekarang sudah bulan nopember ?

    ReplyDelete
  102. kapan cairnya untuk kab tasikmalaya,ini udah tgl 11 november ko blum cair jga๐Ÿ˜ฃ

    ReplyDelete
  103. Aturan memang enak di baca tok, realisasi omong kosong,
    Buktinya masih banyak SKTP tahap 1 dan 2 belum terbayarkan.
    Derita makin panjang

    ReplyDelete
  104. pak presiden... lupa janjinya dgn.guru2, bpk mentri pendidikan, coba turun ke sekolah2 yg luar jawa, jgn di pusat aja, keluhan.tak.pernah di respon ,,, kami tunggu kerja anda.... #jokowi

    ReplyDelete
  105. untuk daerah jakarta timur kenapa belom cair dana sertifikasi sedangkan untuk daerah bagian jawa timur, tanggerang, bekasi sudah pada cair

    ReplyDelete
  106. Ganti menteri semoga tidak mendzolimi guru.
    Ingat orang bisa jadi menteri karena guru.
    Guru gty lebih teraniaya.

    ReplyDelete
  107. Saya guru dari Jawa timur tepatnya di SDA, semua persyaratan sdh sy penuhi,tp ada kesalahan di dapodik katanya, sy sdh konfirmasi kesana sini,tp hasilnya...saya selama 1th tdk terima TPP, mana hak sy p Mendikbud/ p Ditjen, kami ini hny orang kecil dari sekolah kecil yg penghasilannya jauh dibawah umr

    ReplyDelete
  108. Kenapa tpg guru dinas pendidikan dikota cirebon triwulan 4 tahun 2016 sampai bulan januari 2017 belum cair ? Dan mengapa pencairan paling lambat dibanding kota lainnya diwilayah 3 cirebon

    ReplyDelete
  109. Terima kasih atas infonya jangan lupa kunjung balik ke laman http://adaformasi.blogspot.com/

    ReplyDelete
  110. Terima kasih atas informasinya jangan lupa berkunjung ke http://infobanten22.blogspot.co.id/

    ReplyDelete
  111. Ass...p Mentri mohon infonya sertifikasi lulusan 2014 rapel terhitung satu tahun blm cair? khusus'a wilayah Bogorm trmks

    ReplyDelete
  112. Dibogor lulusan 2015 juga blm, sudah terhitung 1 tahun skrg 1 bulan januari 2017

    ReplyDelete

Cari Blog Ini

Loading...

---------------------------------

Video Pembelajaran

Video Pembelajaran

Cek SKTP

------------------------------

Statistik Pengunjung

---------------------------------

Zona Iklan

---------------------------------

-------------------------------

DOWNLOAD Modul GP
CB